“Pak JK ini harusnya jadi figur negarawan, kok ikut cawe-cawe yang menjurus pada perpecahan bangsa”, kata Arief.
Arief juga menyayangkan keterlibatan JK dalam politik praktis karena dia sebagai Ketua Umum PMI Pusat.
“Sebagai Ketua Umum PMI Pusat, pak JK harusnya menunjukkan sikap netralitasnya sesuai prinsip-prinsip kepalangmerahan tentang netralitas, bukan ngebet dukung sana-sini di pemilu kan kita sebagai anak muda jadi malu lihat sosok seperti ini”, jelas Arief.
Menurut Arief, dalam ADART PMI tercantum prinsip Kepalangmerahan terkait netralitas.
“Jelas kok AD/ART PMI mengatur tentang netralitas bagi siapapun yang ada di dalam PMI termasuk Pak JK sebagai Ketua Umum, bunyinya dalam AD/ART bahwa agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi”, jelas Arief.
Arief juga menuturkan jejak digital Pak JK memang layak disebut Bapak tidak beretika.
“Sebab, bayangkan saja pada 2014 lalu, Pak JK sebagai kader Partai Golkar dan pernah jadi Ketua Umum Golkar kok nyalon Cawapres yang berbeda dukungan dari Golkar, jadi artinya jelas perilaku ini tidak beretika”, terang Arief.
Lanjut Arief, komentar Pak JK terkait film Dirty Vote mempertegas sikapnya semakin tidak beretika.
“Pak JK ini makin parah saja, narasinya provokatif dan menyesatkan, jika kita baca di salah satu media online dia menyampaikan di dalam film Dirty Vote itu baru 25 persen yang disampaikan. Jadi seolah-olah mau membangun narasi kecurangan itu lebih dari pada 25 persen. Dan ini juga dilakukan pada saat masa tenang pemilu”, tegas Arief.
