MATARAM – Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB, Hamdan Kasim merasa anggaran rencana Pelaksanaan event olahraga (PON) di NTB ke-XXII 2028, tidak realistis.
“Saya mau sampaikan kalau PON itu tidak realistis dilaksanakan di NTB dengan melihat kebutuhan anggaran yang besar,” ujar Hamdan di Mataram belum lama ini.
Menurutnya, saat ini kondisi fiskal daerah masih lemah apalagi dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Kebijakan penerapan efisiensi oleh pemerintah pusat tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Fiskal kita masih lemah. Kebutuhan dasar masyarakat masih banyak belum terpenuhi. Ada jalan, irigasi, air bersih dan lain-lain,” paparnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan perencanaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB pelaksanaan PON itu akan menelan anggaran Rp4 triliun dengan pola sharing.
APBN akan menyiapkan 50 persen atau Rp2 triliun, Pemprov NTB akan dibebani 20 persen atau Rp800 miliar dan 30 persen untuk kabupaten kota atau Rp1,2 triliun.
“Uangnya mau didapatkan dari mana. Kita agak realistis lah melihat fiskal kita,” ujar Hamdan yang juga menjabat sebagai Ketua Cabor Panjat Tebing NTB ini.
Ia mengakui, pemilihan NTB menjadi tuan rumah pelaksanaan event olahraga yang bergengsi tersebut akan berdampak besar bagi daerah.
“Di tengah kondisi keuangan saat ini, harus di pertimbangan kembali. Bukan berarti saya tidak bangga ketika daerah ini akan dijadikan tuan rumah di perhelatan olahraga tebesar ini,” pungkasnya.
